Tentang Kami

KPHL Rinjani Timur merupakan salah satu dari 23 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.337/Menhut-VII/2009 tanggal 15 Juni 2009. Meskipun demikian KPHL Rinjani Timur baru mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2013 dengan status sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah naungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor : 13 Tahun 2012 Tentang Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur. Kesatuan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kebijakan pemerintah untuk membangun KPH sebagai sebuah unit pengelolan hutan di tingkat tapak telah diamanatkan melalui undang – undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 tentang pembentukan KPH untuk seluruh wilayah Indonesia. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, KPHL Rinjani Timur diketahui memiliki luas kawasan hutan ± 37.063,67 Ha yang terdiri atas hutan lindung seluas 31.498,67 Ha dan hutan produksi seluas 5.565 ha. Karena wilayahnya yang didominasi oleh kawasan hutan lindung, maka KPH Rinjani Timur disebut sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL). Kawasan hutan tersebut terbagi menjadi 9 (sembilan) kelompok hutan yakni Gunung Rinjani (RTK 1), Gong (RTK 8), Petandakan (RTK 9), Kedatu (RTK 10), Rebanbela (RTK 11), Gili Lawang, Sulat dan Petagan (RTK 15), dan Sekaroh (RTK 15), yang berdasarkan administrasi pemerintahan kawasan hutan tersebut terletak pada 7 (tujuh) kecamatan yakni Kecaman Sembalun, Sambelia, Pringgabaya, Suela, Aikmel, Wanasaba, dan Jerowaru.